Pembinaan Bagi Koordinator dan Petugas Pemungut PBB yang Mencapai Target Kinerja Pemungutan PBB Tahun 2016

Uimg_20161110_125204editntuk meningkatkan kinerja di tahun 2017 dan memberikan penghargaan (reward) atas kinerja pada tahun 2016 yang dapat mencapai target pemungutan PBB, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo melaksanakan pembinaan bagi koordinator dan petugas pemungut PBB selama 2 (dua) hari di Kusuma Agrowisata Resort & Convention Hotel, Jl.Abdul Gani Atas PO.BOX 36 Kota Batu yang diikuti 81 orang petugas pemungut PBB.

Acara yang dihadiri ibu Walikota Probolinggo, Hj. Rukmini SH,M.Si., Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, asisten administrasi, dan Kepala DPPKA. Dalam arahannya, Ibu Walikota Probolinggo menyoroti beberapa permasalahan terkait pemungutan PBB kepada wajib pajak, antara lain :

  1. Rendahnya kesadaran warga untuk membayar sebelum jatuh tempo (31 Agustus 2016);
  2. Adanya kenaikan NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) yang berimbas ke kenaikan besaran PBB yang harus dibayar;
  3. Lokasi objek pajak tidak diketahui;
  4. Wajib pajak sulit ditemui;
  5. Adanya wacana PBB akan dihapus oleh pemerintah pusat;
  6. Petugas pemungut tidak langsung menyetorkan hasil pemungutan PBB dari WP ke Bank Jatim.

Terkait dengan pengawasan tugas pemungutan oleh petugas pemungut PBB, maka DPPKA, BKD, dan inspektorat melakukan uji petik di beberapa kelurahan. Beberapa temuan/hasil monitoring di lapangan antara lain :

  1. Petugas pemungut tidak memberikan Tanda Terima Setoran (TTS) kepada Wajib Pajak (WP) yang membayar melalui petugas pemungut;
  2. Petugas pemungut tidak mencantumkan nama, tanggal penyampaian dan tanda tangan pada SPPT yang disampaikan kepada WP;
  3. Petugas pemungut tidak segera menyetorkan pembayaran PBB dari WP ke Bank Jatim sehingga timbul denda atas PBB tersebut;
  4. Petugas pemungut menyerahkan SPPT PBB setelah melewati jatuh tempo, sehingga WP tidak memiliki kesempatan untuk membayar PBB tanpa dikenai denda.

Untuk meningkatkan realisasi penerimaan PBB di tahun 2017, maka ada beberapa langkah yang harus dilakukan antara lain :

  1. Koordinator pemungut di kelurahan lebih intensif dalam memonitor distribusi SPPT dan pemungutan PBB oleh petugas pemungut di wilayahnya;
  2. Kelurahan dan kecamatan secara berkala melakukan uji petik serupa untuk memonitor pemungutan PBB;
  3. Melaksanakan pembinaan internal di masing-masing kecamatan/kelurahan kepada petugas pemungut PBB;
  4. Fasilitasi dari DPPKA terkait monitoring pemungutan PBB yang lebih intensif;
  5. Penandatanganan Pakta Integritas.img-20161110-wa0017edit

 

Penyuluhan Hukum Terpadu Tahun 2016. Kerjasama Bagian Hukum, Dispendukcapil, dan Kelurahan Jrebeng Lor

Bertempat di Aimg-20161031-wa0009ula Kelurahan Jrebeng Lor, Hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 Jam 14.00 WIB dilaksanakan acara Penyuluhan Hukum Terpadu Tahun 2016. Acara rutin ini dilaksanakan oleh Bagian Hukum Setda Kota Probolinggo bekerjasama dengan Kelurahan Jrebeng Lor. Untuk acara kali ini, narasumber berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo yaitu Bpk Paulus Dian Cahyono, Ap.,MM selaku Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan dihadiri pengurus RT/RW di wilayah Kelurahan Jrebeng Lor.

Dalam materinya, Bapak Paulus menerangkan mengenai aturaimg-20161031-wa0010n-aturan kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan UU No 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi   Kependudukan, seperti mengenai KTP elektronik (KTP-El), akta kelahiran dan akta kematian. Pada Pasal 94 UU No 24 Tahun 2014 diatur juga mengenai adanya aturan sanksi bagi setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi Data Kependudukan dan/atau elemen data Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Sidak Rastra oleh Ibu Walikota Probolinggo

img-20161024-wa0009edit Pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016, Ibu Walikota Probolinggo melakukan sidak beras raskin yang sekarang berubah penyebutan menjadi beras rastra di wilayah Kecamatan Kedopok. Sidak dimulai sekitar pukul 13.00 WIB dan diawali dari Kelurahan Jrebeng Lor.

Setibanya di kelurahan Jrebeng Lor, Ibu Walikota Probolinggo langsung meninjau dan melihat sendiri kualitas beras yang disalurkan ke warga penerima (RTS-PM). Pada sidak kali ini, Ibu Walikota didampingi Kepala Kantor Pemmas, Camat Kedopok, dan perwakilan dari Perum Bulog sub-divre VIII Probolinggo. Sesuai data penerima manfaat, di Kelurahan Jrebeng Loimg-20161024-wa0005r mendapat jatah alokasi sebanyak 641 RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat) dengan jumlah beras sebanyak 9.615 kg,artinya setiap RTS-PM mendapat jatah beras 15 kg/bulan.

Untuk memastikan penyaluran sudah sesuai, ibu Walikota Probolinggo memeriksa Berita Acara Serah Terima Beras Rastra dari Perum Bulog ke Kelurahan Jrebeng Lor dan tandimg-20161024-wa0015edita terima dari Kelurahan Jrebeng Lor kepada warga penerima. Setelah memeriksa semua berkas dan tidak menemukan permasalahan, Ibu Walikota Probolinggo beserta rombongan kemudian melanjutkan sidak ke kelurahan lain di wilayah Kecamatan Kedopok.

« Older Entries